1. Apa perbedaan mencolok era orde baru dan pasca reformasi: peran birokrat dan sukses kepemimpinan kepala daerah?
Orde baru adalah sebutan untuk peralihan dari masa pemerintahan orde lama yang dipimpin oleh presiden Soekarno. Tujuan orde baru yaitu untuk mengoreksi berbagai penyimpangan yang terjadi dimasa orde lama dan untuk mengoreksi situasi keamanan yang sangat tidak kondusif karena pemberontakan. Pada masa orde baru banyak prestasi yang dicapai pemerintah khususnya pada bidang ekonomi. Akan tetapi, pada masa orde baru terdapat banyak penimpangan yang membuat rakayat tidak puas skan pemerintah.
Sedangkan pada pasca reformasi ada dua macam birokrasi, pertama birokrasi patrimonial yang diartikan sebagai perekrutan orang kedalam birokrasi berdasarkan pendakatan hubungan individu yang mengabaikan kwalitas individu tersebut, namun lebih mementingkan loyalitas kepada atasan. Kedua birokrasi kapitalisme, dimana para birokrat secara aktif terlibat didalam aktifitas bisnis yang ada hubungannya dengan pelayanan public. Ketidak efisienan kinerja birokrasi didalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public masih terjadi pasca reformasi ini. Birokrasi sipil ini termasuk kedalam salah satu sumber terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah. Jumlah aparat birokrasi sipil yang terlalu besar menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap ketidak efisienan birokrasi.
2. Lalu apa perbedaan mencolok dalam gaya kepemimpinannya?
Gaya kepemimpinan adalah pendekatan yang digunakan untuk memotivasi pengikut. Kepemimpinan bukanlah fenomena "satu ukuran cocok untuk semua". Gaya kepemimpinan harus dipilih dan disesuaikan agar sesuai dengan organisasi, situasi, kelompok, dan individu. Oleh karena itu berguna untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang gaya yang berbeda karena pengetahuan tersebut meningkatkan alat yang tersedia untuk memimpin secara efektif.
Kinerja birokrasi orde baru tidak berjalan dengan baik dibuktikan dengan proses administrasi yang berbelit belit dan terlampau lama, kemudian dari sisi transparansi, akuntabilitas, effisiensi, dan partisipasi public juga dapat dikatakan masih buruk, karena pada masa ini semua tertuju pada presiden tanpa ada penanggung jawaban kepada masyarakat. Sedangkan kinerja birokrasi pada era reformasi berjalan secara lebih baik dan demokratis sebelumnya. Selain itu, dari sisi transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan partisipasi public sudah lebih berkembang dibandinggkan pada masa orde baru.
3. Kenapa tidak semua pejabat tidak berhasil naik kelas level kepemimpinannya?
karena mereka harus melalui beberapa level seperti berikut ini :
- LEVEL 1, POSITION
-LEVEL 2, PERMISSION
-LEVEL 3, PRODUCTION
-LEVEL 4, PEOPLE DEVLOMENT
-LEVEL 5, PINNACLES
karena mereka harus melalui beberapa level seperti berikut ini :
- LEVEL 1, POSITION
-LEVEL 2, PERMISSION
-LEVEL 3, PRODUCTION
-LEVEL 4, PEOPLE DEVLOMENT
-LEVEL 5, PINNACLES
Berbicara mengenai pemimpin tentu tidak jauh dari kata merebut dan mempertahankan jabatannya yang mana itu merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh seorang pemimpin disaat belum memiliki jabatan dan telah memiliki jabatan sebagai seorang pemimpin di suatu instansi atau lembaga pemerintahan, dengan merebut jabatan itulah salah satu cara dari seorang calon pemimpin untuk mengambil alih kursi kepemimpinan atau jabatan yang telah ia targetkan dan telah ia persiapkan guna untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah ia telah mendapatkan sebuah jabatan atau kursi kepemimpinan yang ia inginkan maka selanjutnya seorang pemimpin akan berusaha untuk mempertahankan jabatannya yang telah ia dapatkan dengan berbagai cara dan bersusah paya. Salah satu cara untuk mempertahankan jabatannya ialah dengan menggunakan sistem nepotisme yang mana sistem nepotisme ini ialah sistem yang lebih memilih saudara atau kerabat dekat berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kuallitas dari seseorang. Oleh karena itu nepotisme ini sangatlah solutif dari seorang pemimpin untuk mempertahankan jabatan yang dia emban saat memimpin.
Selanjutnya membahas mengenai pemimpin yang harus membayar janjinya, terkait dengan janji tentu saja tidak luput dari kata menepati suatu janji tersebut. Apalagi yang berjanji itu ialah dari seorang pemimpin entah itu presiden, gubernur, bupati atau walikota, bahkan sampai ke kepala desa pun harus menepati janji yang telah ia sampaikan ketika saat berkampanye dulu. Inilah yang menjadi beban dari seorang pemimpin yaitu membayar janjinya, jika seorang pemimpin mampu untuk menepati janjinya maka tentu saja dia disebut sebagai pemimpin yang sukses dalam proses kepemimpinannya. Sebaliknya pemimpin yang tidak menepati janjinya maka pemimpin tersebut dapat dikatakan telah gagal dalam proses kepemimpinannya. Oleh karena itu, pemimpin yang telah menjalani proses kepemimpinannya dengan baik, maka itulah pemimpin yang di inginkan oleh rakyatnya dan itulah sosok pemimpin yang selama ini dicari dan bukan malah mereka yang mengingkari janji dan menyalahgunakan wewenang mereka dalam proses kepemimpinannya dan untuk memuaskan diri sendiri dan golongannya. Maka dari itu pandai-pandailah kita dalam memilih seorang pemimpin yang benar-benar memperjuangkan dan melihat apa yang diinginkan oleh rakyatnya bukan malah pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan suatu golongan tertentu, karena sebagai kepala daerah atau pemimpin harus mensejahterakan rakyatnya.
Selanjutnya Pemimpin yang harus memperhatikan partainya sekaligus konstituennya adalah bisa dilihat dari Negara kita sendiri atau daerah kita sendiri bahwasanya syarat untuk menjadi seorang pemimpin harus lah berangkat dari suatu partai politik yang merupakan syarat di Indonesia untuk maju ke pentas perpolitikan. Jika seorang pemimpin telah berhasil mendapatkan kursi jabatannya tentu saja dia harusnya tidak lupa akan partai yang telah mengusung dirinya hingga menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu seorang pemimpin yang telah terpillih tadi harus melakukan yang namanya politik balas budi yang dimana politik ini adalah politik yang menerapkan konteks balas budi yang dimana seorang pemimpin akan merekrut beberapa orang tentunya dari kalangan partainya untuk bergabung dibawah kepemimpinannya atau diberikan jabatan tertentu yang mereka inginkan. Kemudian seorang pemimpin juga harus konstituen yang dimana seorang pemimpin tidak hanya memperhatikan golongannya saja akan tetapi seorang pemimpin juga harus memperthatikan masyarakat yang dipimpin tersebut. Karena seorang pemimpin bukan hanya bertugas untuk memimpin suatu golongan saja akan tetapi seorang pemimpin juga harus memimpin atau memperhatikan golongan masyarakat baik yang mendukung dirinya maupun yang tidak mendukung dirinya.
1. Bagaimana kepala daerah mendapatkan jabatannya
2. Bagaimana menggunakan kekuasaannya
3. Beri penilaian ketika mengakhiri jabatan berada di posisi level 1,2,3,4 atau 5
4. Kepala Daerah tersebut politisi atau negarawan
5. Bandingkan kepala daerah kalian dengan Bupati Bojonegoro (Kang Yoto), Kinerjanya
-KOL. TNI (PURN). DIDIK SALMIJARDI
Didik Salmijardi adalah kolonel (Purn), beliau pernah menjadi ketua dewan penasehat golkar pada tahun (1991-1996). Didik Salmijardi mencalonkan untuk menjadi calon legislatif (Caleg) untuk daerah pemilihan kalimantan tengah yaitu kotawaringin barat, kotawaringin timur dll. Setelah itu beliau dipercaya untuk menjadi Bupati karena pengalaman beliau disetiap perjalanan dan pengalaman yang beliau lakukan selama ini yang menjadi kepercayaan masyarakat kotim.
Didik Salmijardi Saat menjalankan kekuasaanya menjadi Bupati dan Wakil Bupati ini membawa Kotawaringin Timur dengan 26 Kecamatan untuk membangun daerah melalui jalur “jaring laba-laba” yakni prinsip trickledown effect dengan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi. Dimulai dari pembenahan kota Sampit yang member dampak tetesan pengembangan ke wilayah kecamatan. Penataan kawasan perkantoran dan organisasi kelembagaan dalam pilot project percontohan Otonomi Daerah Tingkat II. Renovasi penataan Taman Kota, Bundaran, lampu-lampu jalan dan tempat pertemuan berciri khas daerah, yang menjadi inspirasi para investor untuk menanamkan modal dalam kawasan sentral produksi.
Terkait dalam penilaian saya pada saat mengakhiri masa jabatannya Kol. TNI (Purn). Didik Salmijardi (1994-1999) berada dilevel permission karena memberikan energi untuk meningkatkan sesuatu yang signifikan karena kepedulian Kol. TNI (Purn). Didik Salmijardi kepada masyarakat sehingga akan kepeduliaan beliau kepada masyarakat kotim membuat semua berjalan dengan baik. Beliau merupakan seorang Negarawan yang memperhatikan masyarakat kotim karena dalam pengembangan yang beliau lakukakan memberikan pertumbuhan dalam Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) hal ini menjadikan beliau sebagai seorang pemimpin yang bisa merealisasikan pertumbuhan infrastruktur yang ada di Sampit.
Sedangkan Perbandingan dengan bupati Bojonegoro ialah beliau lebih memperhatikan dalam project yang ada dikotim untuk bisa lebih maju dengan pengembangan infrastruktur yang baru untuk Sampit, sedangkan Bupati Bojonegoro lebih membangun masyarakat Bojonegoro yang awal nya miskin dan berkembang menjadi lebih maju.
-Drs. H. M.WAHYUDI KASPUL ANWAR, M.M., M.A.P
Drs.H. M Wahyudi Kaspul Anwar mendapatkan kekuasaanya karena beliau sudah dipercaya masyarakat kotim untuk membangun masyarakat kotim yang makmur karena beliau yang memiliki suatu strategi untuk membangun kotim menjadi suatu kabupaten yang berkembang maka dari itu ia dipercaya untuk menjadi bupati Kotawingin Timur pada periode pertama awal jabatan tahun 2000-2005, kemudian karena dalam kekuasaan beliau yang menjadi panutan masyarakat Sampit akhirnya terpilih lagi dalam periode kedua tahun 2005-2010.
Drs.H. M. Wahyudi Kaspul Anwar saat menjalankan kekuasaannya Kotawaringin Timur yang pertama kali memimpin kabupaten yang kaya akan potensi sumber daya alam hingga dua periode atau selama sepuluh tahun. Pertama melalui DPRD dan yang kedua berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Drs. H. M. Wahyudi Kaspul Anwar, M.M., M.A.P mewujudkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang madani, berkompetensi dan mandiri, adil dan sejahtera dalam suasana agamis, aman, kebersamaan dan kesetaraan. Dalam masa transisi, mengangkat personal pembangunan tidak semata-mata hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan keselarasan pemerataan komponen Sumber Daya Alam, pengembangan wilayah dan pemberdayaan local dengan paradigm baru memadukan konsep growth pole artivical function, desenteralisasi territorial untuk mewujudkan visi pembangunan manusia berkelanjutan (sustainable human development). Dengan visi “Pembangunan Manusia Berkelanjutan” maka agenda pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah pada 1 Januari 2001 dapat berjalan sesuai dengan harapan. Beberapa strategi dan langkah kongkrit yang dilakukan untuk melakukan percepatan pembangunan agar setara dengan wilayah lainnya adalah dengan melakukan pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam wujud pemekaran wilayah Kotawaringin Timur manjadi 3 Kabupaten, pembangunan kembali pasar Sampit dengan konsep campuran antara pasar tradisioanl dan modern yang resentatif, pembangunan jalan lingkar kota untuk aksebilitas distribusi dan pemasaran CPO ke pelabuhan CPO di Bagendang, serta percepatan pengembalian kondisi wilayah, baik ekonomi, keamanan, sosial dan budaya.
Terkait dalam penilaian saya pada saat mengakhiri masa jabatannya Drs. H. M. Wahyudi Kaspul Anwar, M.M., M.A.P berada dilevel Production karena sudah membangun kredibilitas yang memberikann peningkatan. Begitu pun dengan masyarakat yang mengikuti alur yang di lakukan beliau untuk masyarakat nya membuat masyarakat segan akan kepedulian beliau kepada daerah kotim.
Wahyudi Kaspul Anwar, M.M., M.A.P merupakan seorang negarawan yang memperhatikan aspek-aspek yang kurang dalam kotim dan membangun infrastruktur kotim menjadi kabupaten maju dan menjadikan menjadikan kotim dalam 10 tahun menjadi potensi kaya akan sumber daya alam.
Perbandingan antara bupati bojonegoro yang membangun infrastruktur agar kotim berkembang dengan sempurna agar menjadi kenyamanan dalam lingkungan masyarakat dan menjadikan masyarakat kotim menjadi sumber daya alam yang asri. Berbanding dengan bupati Bojonegoro yang yang memberikan peluasan lapangan kerja agar bisa mensejahterkan rakyatnya agar tidak menjadi daerah yang tertinggal.
-H.SUPIAN HADI, S.KOM.
Lahir di Kota Baru, Kalimantan Selatan, 21 Februari 1976, adalah adalah Bupati Kotawaringin Timur yang menjabat saat ini untuk masa periode 2010–2015 berpasangan dengan Wakil Bupati H. M. Taufiq Mukri. Ia kemudian terpilih lagi untuk periode 2016-2021. Visi Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Madani, Dinamis , Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Aman dan Sejahtera” Pada pemilihan umum kepala daerah kotawaringin timur Supian hadi maju sebagai calon Bupati dan di damping oleh Wakil Bupati Muhammad Taufiq Mukri mereka maju melalui jalur Partai. Sebelum menjadi Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi memulai karier nya dari Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, setelah itu maju ke pilkada 2010 dan menjabat 2 periode sampai 2021.
Beliau menggunakan kekuasaanya saat menjadi Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021 sesuai dengan visi Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Madani, Dinamis , Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Aman dan Sejahtera” Maka Supian Hadi telah mengembangkan potensi pariwisata dikota Sampit Kotawaringin Timur. Selain itu Semboyan " Bergerak Cepat Membangun Kotim" yang diucapkan Bapak Supian Hadi, selaku Bupati Kotim, sangat memungkinkan untuk mewujudkan mimpi seorang anak bangsa untuk menjadikan Sampit sebagai Kota Metropolitan pertama di Kalimantan Tengah. Optimisme untuk menjadikan secepatnya Sampit sebagai kota metropolitan, dimungkinkan dengan melalui inovasi-inovasi awal sederhana, seperti Memoles wajah kota dengan pembangunan pintu gerbang kota yang elegan dan menawan layaknya sebuah kota besar dengan taman yang asri, jalan-jalan yang mulus, bersih, luas, satu arah dari dalam dan keluar kota. Dan pada kepemimpinan Bupati Supian Hadi ini Kotawaringin Timur telah berkali-kali mendapatkan penghargaan Adipura tentu hal ini merupakan pencapaian positif dari kepemimpinan beliau.
Terkait dalam penilaian saya pada saat mengakhiri masa jabatannya bupati H.Supian Hadi, S.Kom. berada dilevel Permission karena melihat dariperkembangan yang berhasil ia lakukan untuk kotim yang menjadikan kotim sebagai daerah berkembang dengan infrasrtuktur yang ia bangun juga terealisasikan sehingga masyarakat pun mengikuti dan menikamti prospek kerja yang sudah diberikan sehingga H.Supian Hadi, S.Kom. terpilih lagi menjadi bupati dalam periode kedua karena keyakinan rakyat kepadanya akan membangun kotim yang baik dikedepannya.
H.Supian Hadi, S.Kom. seorang negarawan karena dalam prospek kerjannya selama jabatannya beliau memperhatikan masyarakat nya tertuma masyarakat kecil yang bisa lepass dari kemisikinan karena kemajuan dari kota sampit yang sudah beliau bangun, begitu pula dengan lingkungan bahkan pembangunan yang ada disampit yang sekarangpun menjadi daya tarik untuk wisatawan untuk berkunjung dan pembangunan –pembangunan yang tersusun dengan baik tanpa menganggu warga sekitar.
Perbandingan antara bupati sampit dan bupati bojonegoro, bupati H.Supian Hadi, S.Kom berpartisipasi untuk masyarakat kotim untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparansi agar tidak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dengan tujuan ini memberikan suatu hal seperti kemajuan dan keterbukaan pemerintah.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar